Alapola Ale’pale’

Anggap Tidak Ada dalam Aturan POS

JAKARTA – Kasus kecurangan unas yang dilakukan puluhan SMA dan SMP di daerah menuai respons keras dari pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN). Mereka juga tidak setuju, gara-gara kecurangan itu, sebagian besar siswa harus mengulang ujian.

Meski keputusan mengadakan unas ulang berada di tangan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), para rekor PTN menyatakan berkeberatan. ”Kalau tidak lulus, tidak apa. Kan ada ujian susulan, kejar paket,” ucap Rektor ITS Priyo Suprobo yang juga koordinator Pengawas Unas Jatim.

Sebab, kata dia, tidak satu pun anak bangsa di negeri ini bodoh. ”Mereka hanya kurang beruntung. Karena itu, jika tidak lulus, ya beri kesempatan. Yaitu, dengan ujian susulan, kejar paket,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri. Sebaiknya, kata dia, unas dikembalikan ke tujuan awal. Yakni, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. ”Kita harus betul-betul memahami dan menyadari tujuan awal unas,” ungkapnya kemarin.

Karena itu, kasus yang terjadi ini dikembalikan ke aturan yang ada. Jika dalam prosedur operasional standar (POS) unas tidak ada ujian ulang, sebaiknya tidak dipaksakan. ”Kalau tidak boleh diulang, ya jangan diulang. Solusi terbaik untuk koridor persoalan ini adalah ujian kejar paket bagi mereka yang tidak lulus,” jelasnya.

Sejatinya, kata Gumilar, yang perlu diperbaiki adalah sistem pendidikan di Indonesia. ”Mengapa guru-guru, siswa, dan kepala daerah takut menghadapi unas? Itulah yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Dia menyatakan, harus ada upaya pembenahan jangka menengah dan panjang terhadap pelaksanaan unas. Pemerintah diharapkan mengevaluasi total pelaksanaan unas. Termasuk, menyangkut tenaga pendidik maupun kurikulum pendidikan.

Dia menuturkan, selama ini proses seleksi masuk UI diupayakan terbuka dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah melibatkan PTN dalam mengawal unas dengan tujuan kelak hasil ujian itu bisa dipakai masuk PTN. ”Kami pun ingin seperti itu,” tegasnya.

Namun, dengan mencuatnya kasus seperti ini, UI tetap berupaya mempertahankan kualitas. ”Kalau ternyata hasil unas masih seperti ini, banyak kecurangan, ya berarti perlu ada evaluasi dulu,” katanya.

Priyo menambahkan, pihaknya (pengawas unas) sangat menyayangkan maraknya kecurangan dalam unas. Sejak awal ketidakpercayaan pemerintah terhadap sekolah ditunjukkan dengan menggandeng para perguruan tinggi (PT). Fakta di lapangan, ungkap dia, kewenangan PT sebagai pengawas unas sangat terbatas. ”Bagaimana kami mengawasi ujian dengan baik jika satu sekolah hanya diawasi satu orang (dosen dari PT, Red)?” ujarnya.

Priyo memaklumi pembatasan pengawas tersebut berkaitan dengan minimnya anggaran. ”Kalau biaya tinggi, mengapa tidak dipasrahkan saja kepada dinas pendidikan? Sudahlah, kembalikan saja pelaksanaan unas kepada sekolah dan dinas pendidikan,” katanya.

Seketat apa pun pengawasan unas, yang paling penting menurut dia adalah kejujuran. ”Mau dijaga TNI-Polri, kalau tidak ada kejujuran, probabilitas terjadinya kecurangan tetap ada,” tegasnya.

Selain jumlahnya minim, kewenangan pengawas dari PT sangat sempit. Pengawas tidak diperbolehkan masuk ke ruangan kecuali ada indikasi kecurangan. ”Bagaimana kita bisa tahu ada indikasi kecurangan jika masuk kelas saja tidak boleh? Hal itu sudah saya sampaikan berulang-ulang,” katanya.

Sebaliknya, pengawas ruangan hanya diserahkan kepada para guru dengan sistem silang. ”Kalau seperti itu, ya kemungkinannya bisa terjadi kecurangan,” jelasnya.

Termasuk, kewenangan pengawas yang hanya memindai lembar jawaban ujian nasional (unas). ”Kami ini jadi tukang scanning saja. Kalaupun kami menengarai ada kecurangan, keputusannya tetap ada di Jakarta (Depdiknas, Red). Sebab, kami tidak pernah tahu kunci jawabannya,” ucapnya.

Tadi malam (2/6) Mendiknas Bambang Sudibyo, Dirjen Mandikdasmen Suyanto, Dirjen PMPTK Baedhowi, Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, dan Dirjen Dikti Fasli Jalal memenuhi panggilan Komisi X DPR.

Wakil Ketua Komisi X Heri Akhmadi meminta Mendiknas mempertanggungjawabkan ketidaklulusan seluruh siswa di 33 SMA pada unas tahun ini. Dia menengarai, kasus itu tidak berhenti di 33 SMA itu saja. ”Yang 33 SMA itu kan yang ketahuan kunci jawabannya salah. Bisa jadi ada banyak sekolah lain yang mendapatkan kunci jawaban benar,” kata politikus dari PDI Perjuangan itu.

Heri juga menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Depdikas yang akan menyelenggarakan ujian ulang. Sebab, itu melanggar peraturan. Selain itu, dia mengaku menerima banyak SMS yang berisi penolakan terhadap kebijakan tersebut. ”Bahkan, alumni SMA 2 Ngawi (salah satu SMA yang seluruh siswanya tidak lulus, Red) mengancam akan berdemonstrasi kalau itu benar-benar dilakukan,” katanya.

Menurut Heri, kebijakan itu sangat tidak adil bagi siswa yang jujur dan tidak lulus. Sebab, mereka tidak diberi fasilitas ujian ulang itu. ”Itu akan mencederai kejujuran mereka,” ujarnya.

Menanggapi itu, Mendiknas Bambang Sudibyo awalnya sedikit berkelit. Dia mengatakan, belum ada kelulusan unas. Sebab, hasil unas itu akan dirilis oleh BNSP. ”Kita belum tahu. Namun, memang ada kecurangan yang ditemukan. Yakni adanya jawaban yang sama di sejumlah sekolah. BNSP juga mengaku menemukan unas yang tidak kredibel karena kecurangan itu,” katanya.

Saat ini, tambah Bambang, dugaan itu masih terus ditelusuri. Karena itu, sampai saat ini, dia mengaku belum tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. ”Kami masih menunggu hasil investigasi,” katanya.

Mengenai ujian ulang, Bambang bersikukuh melakukan ujian ulang. Sebab, kata dia, yang perlu diselamatkan adalah kredibilitas unas di sekolah-sekolah tersebut. ”Ini untuk melindungi semua siswa yang jujur (agar tidak ikut terkena imbas kecurangan masal itu, Red.). Misalnya SMA 2 Ngawi. Itu kan sekolah favorit. Tidak mungkin semuanya tidak lulus. Karena itu, upaya itu kita tempuh agar siswa tidak dirugikan,” ujarnya.

Coret Siswa SMAN 2 Ngawi

Sementara itu, PTN di Malang sepakat menolak siswa dari SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu, Madiun, yang mengerjakan ujian nasional (unas) secara tidak jujur. Siswa dari dua sekolah itu -yang telah diterima melalui jalur penjaringan siswa berprestasi seperti PMDK- akan langsung dicoret.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Yogi Sugito kemarin menjelaskan, ada siswa dari dua sekolah tersebut yang telah diterima di UB melalui jalur PSB (penjaringan siswa berprestasi). Sayang, untuk jumlahnya, dia belum tahu pasti.

Yang jelas, karena dianggap telah bertindak tidak jujur, siswa tersebut tetap dicoret. ”Bahkan, untuk beberapa tahun ke depan, UB tidak menerima siswa dari sekolah yang melakukan kecurangan itu,” tegas pria asal Tulungagung tersebut.

Sebagaimana diberitakan, SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu merupakan dua di antara puluhan sekolah yang siswanya tidak lulus seratus persen dalam ujian nasional. Para siswa tidak lulus karena menulis jawaban berdasar kunci jawaban yang salah.

Yogi menegaskan, pencoretan dilakukan untuk menghindari orang-orang yang tidak jujur masuk UB. Kebijakan menolak siswa curang itu tidak hanya ditujukan untuk SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu. UB juga akan memantau sekolah-sekolah di daerah yang terbukti curang. Jika dinyatakan curang dalam ujian nasional, siswa yang sudah diterima di UB juga bisa dicoret.

”Kalau diterima, itu akan memengaruhi citra UB yang dibangun dengan susah payah,” ucap guru besar fakultas pertanian tersebut.

Kebijakan yang sama diambil Universitas Negeri Malang (UM). Rektor UM Prof Dr Suparno menuturkan, kejujuran adalah hal terpenting bagi seseorang. Karena itu, dunia pendidikan sangat menjunjung tinggi kejujuran.

Meski pandai, kalau tidak jujur, seseorang dinilai kurang. ”Kami setuju itu (menolak siswa yang curang dalam ujian nasional, Red). Ini peringatan bagi sekolah atau siapa pun yang tidak jujur,” ujarnya kemarin.

Namun, Suparno belum tahu apakah sudah ada siswa lulusan sekolah curang itu yang masuk UM melalui jalur mandiri. Masalah tersebut akan menjadi tema pembahasan di UM untuk menyeleksi calon mahasiswa baru. (kit/aga/lid/yn/jpnn/iro)

=========================================================

Serius wa gak setuju ada UNAS ulang gara2 salah kunci jawaban kayak gini. KONYOL BANGET dah. Bukan hanya guru dan pengawas yang salah tapi murid juga salah malah salah satu yang terbesar. Misalkan aku dapet kunci jawaban gak serta merta aku percaya kunci jawaban tersebut, pasti aku cek dulu keakuratannya. Ini kok malah ngarsir lembar jawaban sambil merem mentang-mentang punya kunci jawaban. Sungguh konyol !!!